Palangka Raya – Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (Fisipol) Universitas Muhammadiyah Palangkaraya (UMPR) menggelar audiensi dengan Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kalimantan Tengah di kantor dinas tersebut. Pertemuan ini bertujuan untuk membahas berbagai bentuk kerja sama strategis, khususnya pemahaman akademisi terhadap dinamika pengelolaan sumber daya perikanan di daerah.
“Kami ingin membangun kerja sama yang kuat antara pemerintah, akademisi, dan masyarakat untuk menciptakan ekosistem perikanan yang berkelanjutan. Selain itu, Fisipol UMPR siap menjadi mitra dalam menjalankan e-government bersama Dinas Kelautan dan Perikanan Kalteng,” ujar Dekan Fisipol UMPR, Dr. Irwani di Palangka Raya, Senin
Salah satu agenda utama dalam audiensi ini adalah pembahasan terkait Perjanjian Kerja Sama (PKS) dalam implementasi Rekognisi Pembelajaran Lampau (RPL). Fisipol UMPR menawarkan kerja sama dalam pengkajian, termasuk penyusunan dan perencanaan Rencana Strategis (Renstra) untuk sektor kelautan dan perikanan di Kalimantan Tengah.
Selain itu, audiensi ini juga menyoroti potensi pengembangan food estate berbasis perikanan, khususnya tambak udang. Fisipol UMPR berkomitmen untuk memberikan kontribusi akademik melalui penelitian dan kajian guna mendukung keberlanjutan program tersebut.
“Kami masih mencari pola yang efektif agar para nelayan di pesisir pantai mau berlabuh di dermaga milik pemerintah. Selama ini mereka lebih memilih berlabuh di tempat masing-masing, padahal jika mereka berlabuh di pelabuhan yang disediakan pemerintah dan melaporkan hasil tangkapan ikan, ada banyak manfaat yang bisa didapat,” kata Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Kalteng, Ir. H. Darliasnjah, M.Si.
Menurut Darliasnjah, pencatatan hasil tangkapan nelayan yang lebih akurat akan meningkatkan kualitas administrasi dan pengolahan data perikanan. Selain itu, sistem ini juga dapat membantu pemerintah dalam mengendalikan harga pasar yang selama ini lebih banyak ditentukan oleh mekanisme pasar bebas, serta memungkinkan nelayan untuk menjual hasil tangkapannya melalui sistem lelang yang lebih transparan.
Audiensi ini juga membahas kemungkinan kerja sama dalam program podcast sebagai media komunikasi edukatif dan sosialisasi kebijakan perikanan. Fisipol UMPR siap berperan aktif dalam mendukung program ini agar dapat memberikan informasi yang lebih luas kepada masyarakat dan pelaku usaha perikanan di Kalimantan Tengah.
Dengan adanya audiensi ini, diharapkan sinergi antara akademisi dan pemerintah dapat memberikan solusi inovatif bagi pengelolaan sumber daya kelautan dan perikanan di Kalimantan Tengah, sekaligus meningkatkan kesejahteraan nelayan melalui kebijakan yang berbasis data dan penelitian akademik. (af)
