Palangka Raya – Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (Fisipol) Universitas Muhammadiyah Palangkaraya (UMPR) menyelenggarakan kuliah umum bertema Komunikasi Politik dan Kebijakan Publik. Kegiatan ini menghadirkan Dr. Nurhasanah, dosen Program Studi Magister Administrasi Publik (M.A.P) Fisipol UMPR, sebagai pemateri utama. Kuliah umum ini dihadiri oleh jajaran pimpinan fakultas, pejabat struktural, dosen, serta mahasiswa yang antusias mengikuti diskusi mengenai peran komunikasi politik dalam kebijakan publik.
“Melalui kuliah umum ini, mahasiswa tidak hanya memperoleh pemahaman teoritis mengenai komunikasi politik dan kebijakan publik, tetapi juga bagaimana konsep tersebut diimplementasikan dalam pemerintahan. Diharapkan mahasiswa dapat berpikir lebih kritis dalam menyikapi kebijakan yang dibuat oleh pemerintah,” ujar Dekan Fisipol UMPR, Dr. Irwani dalam sambutannya di Palangka Raya, Rabu.
Dalam pemaparannya, Dr. Nurhasanah menjelaskan bahwa komunikasi politik memiliki peran strategis dalam menghubungkan pemerintah dan masyarakat. Ia menyoroti bagaimana pemerintahan Prabowo dalam menyusun dan mengimplementasikan kebijakan publik serta tantangan komunikasi yang dihadapinya.
“Komunikasi politik adalah jembatan yang menghubungkan kepentingan publik dengan pemerintah. Pemerintah harus mampu menyampaikan pesan kebijakan dengan jelas dan efektif agar masyarakat memahami arah yang diambil,” jelas Dr. Nurhasanah.
Selain itu, Dr. Nurhasanah juga menekankan pentingnya kebebasan berpendapat dalam kehidupan demokrasi. Ia mengingatkan bahwa mahasiswa, sebagai bagian dari masyarakat intelektual, harus memiliki sikap kritis terhadap kebijakan pemerintah.
“Mahasiswa harus berani mengemukakan pendapat dan bersikap kritis terhadap kebijakan pemerintah. Berpikir kritis adalah bentuk kontribusi dalam menciptakan pemerintahan yang lebih baik dan demokratis,” tambahnya.
Dalam pemaparan materinya, Dr. Nurhasanah juga mengkritik bahwa pemerintahan Prabowo masih kurang dalam mengkomunikasikan kebijakan publik kepada masyarakat. Ia menilai bahwa komunikasi yang kurang efektif dapat menyebabkan kesalahpahaman dan kurangnya partisipasi publik dalam mendukung kebijakan.
“Masyarakat perlu memahami kebijakan yang dibuat pemerintah agar dapat mendukung dan mengawal jalannya kebijakan tersebut. Jika komunikasi tidak efektif, maka kepercayaan publik terhadap pemerintah bisa melemah,” ujarnya.
Kuliah umum ini mendapatkan respons positif dari mahasiswa yang hadir. Mereka aktif mengajukan pertanyaan dan berdiskusi mengenai berbagai aspek komunikasi politik serta kebijakan publik yang sedang berlangsung di Indonesia.
Melalui kegiatan ini, diharapkan mahasiswa Fisipol UMPR semakin peka terhadap dinamika politik dan kebijakan publik, serta mampumembangun masyarakat yang lebih demokratis. (af)
