Hadirkan Anggota Ombudsman Republik Indonesia, Fisipol UMPR Adakan Kuliah Umum

Kuliah Umum : Akan Hadirkan Jemsly Hutabarat (Anggota Ombudsman RI), Fakutas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik  (Fisipol) Universitas Muhammadiyah Palangkaraya (UMPR) adakan kuliah umum dalam rangka wujudkan Program Kampus Merdeka Belajar yang diadakan pada Rabu (28/9).

PALANGKA RAYA –  Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (Fisipol) Universitas Muhammadiyah Palangkaraya (UMPR) akan melakukan perkuliahan umum Rapat Tinjauan Manajemen (RTM) yang dihadiri oleh Rektor, Wakil Rektor I, Wakil Rektor II, Wakil Rektor III dan diikuti oleh jajaran Pejabat Pimpinan Biro, Unit, Lembaga, dan Dekan Fakultas di Lingkungan UMPR pada hari Senin (18/4).

Rapat Tinjauan Manajemen ini berlangsung di Aula Utama UMPR dan RTM dipimpin langsung oleh Rektor UMPR, Dr. Sonedi, M.Pd. Pada RTM ini  agenda yang dibahas yaitu tentang : Audit Mutu Internal, Evaluasi Kinerja Dosen, Survei Kepuasan Mahasiswa Terhadap Kinerja Dosen, dan Rencana Tindak Lanjut.

“Kegiatan RTM ini merupakan evaluasi rutin terhadap implementasi sistem manajemen mutu di prodi, fakultas, lembaga dan unit kerja lain yang terkait. RTM digelar secara berkala setiap tahun setelah dilakukan Audit Mutu Internal (AMI) dengan tujuan untuk meninjau kinerja semua bagian/unit,”ujar Dr. Sonedi, M.Pd pada Senin (18/4).

Rektor UMPR, Dr. Sonedi, M.Pd. dalam sambutannya mengatakan, RTM dilakukan guna meningkatkan kualitas layanan mutu pendidikan. Semua mutu layanan harus dilakukan evaluasi dan dikontrol agar kualitas layanan pendidikan di UMPR semakin baik. Dengan adanya RTM ini diharapkan semua civitas akademika di lingkungan UMPR dapat melakukan perbaikan kinerja secara berkelanjutan dan berkesinambungan.

Melalui survei yang dilakukan maka didapatkan kesimpulan bahwa tingkat kepuasan mahasiswa terhadap kinerja dosen di lingkungan UMPR berada pada kategori SANGAT PUAS, kinerja dosen di lingkungan UMPR berada pada kategori BAIK, dan 95,94%  dosen sudah menjalankan standar operasional prosedur pembelajaran dengan baik dan 4,06%  dosen perlu mematuhi standar operasional prosedur pembelajaran. (afp/ard)

 

 

 

 

About the author

M